DIALOG PUBLIK USBN PAI


Di tengah kontroversi UN saat ini, kebijakan Kemenag RI mengujinasionalkan Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak luput dari sorotan public. Bertempat di aula Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta tanggal 19 Aprl 2011 yang lalu PP Muhammadiyah menggelar dialog public  tentang “Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (UASBN PAI)”. Dialog menghasilkan catatan bahwa ujian nasional PAI dapat dilaksanakan setelah dipersiapkan dengan baik dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Narasumber pada dialog ini adalah DR. H. Imam Tholkhah, MA. (Direktur PAI Kemenag RI), Prof. Dr. H. Ki Supriyoko (Taman Siswa) dan Dr. Imron Hanafi (Majlis Dikdasmen PP Muhammadiyah). Dialog ini dihadiri puluhan peserta dari kalangan guru, ormas Islam, LSM dan mahasiswa.

Usbn PAI tidak mengandung masalah furu’iyah

Berbicara pada kesempatan pertama, Direktur PAI menjelaskan kronologi lahirnya ujian tersebut sekaligus menegaskan bahwa istilah yang digunakan adalah USBN PAI bukan UASBN PAI. Menurutnya, kebijakan USBN PAI lahir dilatarbelakangi antara lain untuk menaikkan derajat PAI lebih sekedar sebagai mata pelajaran pelengkap, aspirasi guru PAI, meningkatkan mutu PAI sebagai garda depan pendidikan moral dan ketakwaan sampai pada rekomendasi Komisi VIII DPR RI tahun 2008 yang menghendaki PAI diUNkan. Setelah melakukan serangkaian pengkajian bersama BSNP, Balitbang Puspendik dan Puskur Kemdiknas serta Balitbang Diklat Kemenag, USBN PAI mulai diujicobakan pada tahun 2009 di 44 kabupaten/kota dengan sebutan USSN PAI. Pada tahun berikutnya ujicoba diperluas di 140 kab/kota (2009) dan 316 kab/kota (2010). Sifat USBN PAI juga bukan sebagai penentu kelulusan melainkan hanya sebagai salah satu dasar pertimbangan kelulusan peserta didik. Demikian juga yang distandarkan bukanlah materinya melainkan kisi-kisi soal. Soalpun dibuat oleh tim penyusun kabupaten/kota dengan komposisi 25% soal dari pusat (anchor item) atau 13 item dan 75% soal (37 item) dibuat oleh tim daerah dengan mengacu pada kisi-kisi soal dari Pusat. “Soal yang 75% ini diharapkan dapat mengakomodir keragaman di daerah”, demikian ditegaskan Direktur.

Sebelumnya PW Muhammadiyah DIY melalui workshop tanggal 15 Maret 2011 menolak tegas USBN PAI (Suara Muhammadiyah, edisi 07 tahun ke-96, tanggal 1-15 April 2011). Diantara dasar penolakan adalah penyeragaman ujian PAI dapat memicu konflik social keagamaan karena ada perbedaan pada masalah furu’iyah dalam bidang fiqh. Hal ini ditepis oleh Direktur PAI, “Sejak awal sudah kami sampaikan kepada tim penyusun kisi-kisi soal Pusat, bahwa masalah furu’iyah tidak boleh masuk materi ujian”.

Masukan

Kritik terhadap penyelenggaraan USBN PAI disampaikan oleh Ki Supriyoko. “SK Dirjen Pendis yang menjadi dasar pelaksanaan USBN PAI hendaknya mengandung ketegasan bagi sekolah untuk melaksanakannya”, demikian katanya. Demikian pula soal terlalu berat karena terlalu banyak mengandung lafaz Arab (Al Quran) dan ini hanya menguntungkan siswa sekolah yang berbasis pesantren. “Pencantuman lafaz Arab memang harus, tapi sebaiknya bertahap setiap tahunnya, sehingga menimbulkan motivasi bagi siswa”, demikian saran Ki Supriyoko. Disadari atau tidak USBN PAI menjadi beban baru bagi bagi siswa, hendaknya PAI lebih konsen pada pembentukan dan perbaikan sikap dan perilaku bukan pada sekedar sebagai pengatahuan, demikian tambahnya. Namun demikian Ki Supriyoko setuju bahwa mutu PAI secara umum harus ditingkatkan dan USBN PAI dapat dilaksanakan secara bertahap.

Tidak berbeda jauh dengan Ki Supriyoko, Imron Khanafi yang berbicara pada kesempatan terakhir menyoroti pembentukan akhlak. Dapatkah USBN PAI membentuk kesalehan social? Demikian pertanyaannya seraya mencontohkan kesalehan social masyarakat Jepang. Menurutnya peningkatan keimanan, ketakwaan dan keshalihan lebih penting dari sekedar uji kognitif. Namun demikian pada akhirnya Imron setuju USBN PAI dilaksanakan, “Silakan dilaksanakan, tapi jangan terburu-buru. Lakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kemendiknas dan ormas Islam yang menyelenggarakan pendidikan”, demikian tegasnya.

Setuju

Pada sesi tanya jawab, Farida (BMOWI) setuju bahwa peningkatan kemampuan membaca Al Quran di kalangan masyarakat harus ditingkatkan, diantaranya dengan adanya standar yang jelas. Pencantuman lafaz al Quran pada USBN PAI tidak perlu dikhawatirkan karena memang setiap muslim harus mampu membaca al Quran. Afrizal (Ketum DPP AGPAII) mengemukakan betapa USBN PAI telah menjadikan PAI lebih “berwibawa”. “Seorang Pengawas pendidikan agama Kristen setuju dengan USBN PAI, bahkan dia sudah mempersiapkan ujian serupa untuk PA Kristen di tahun depan”, demikian Afrizal.

Seorang penanya dari Persis menanyakan standar USBN PAI harus jelas. Terhadap pertanyaan ini Direktur PAI menjawab bahwa USBN PAI mengacu pada SKL PAI (Permendiknas no. 23/2006) yang dikeluarkan BSNP. Sedangkan Rasnita, Guru SMK Muhammadiyah mempertanyakan bagaimana sikap PP Muhammadiyah terhadap USBN PAI. Terkait dengan pertanyaan ini, PP Muhammadiyah akan menerbitkan surat tentang sikapnya mengenai USBN PAI.(rof)***

About rofiquez

Berkelana untuk mendapatkan hikmah
This entry was posted in Pendidikan. Bookmark the permalink.

One Response to DIALOG PUBLIK USBN PAI

  1. Pingback: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM VS USBN « faisalthahir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s